Penulis Menteri ATR/BPN Nusronwahid mengungkapkan bahwa dari total 55,9 juta hektare lahan bersertifikat di Indonesia, sebanyak 48 persen atau hampir setengahnya dikuasai oleh hanya 60 keluarga. Hal ini, menurut Nusron, merupakan akibat dari kebijakan masa lalu yang tidak berpihak dan menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan struktural di Indonesia. Ia menambahkan bahwa jika ditelusuri lebih jauh, kepemilikan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut berujung pada kepemilikan yang sama, yakni hanya segelintir keluarga elite.
Nusron menegaskan bahwa Presiden telah memberi mandat kepada Kementerian ATR/BPN untuk mengubah kondisi tersebut dengan mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesinambungan hidup. Langkah ini dinilai penting agar kepemilikan lahan bisa lebih merata dan tidak lagi didominasi oleh segelintir orang demi menghapus akar kemiskinan struktural di Indonesia.
