Penulis Mengutip pernyataan Pandji Pragiwaksono, kritik terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto mulai menguat karena sejumlah keputusan yang dinilai tidak sejalan dengan ekspektasi publik. Salah satu yang ramai dibicarakan adalah isu arah politik luar negeri, termasuk tudingan bahwa Indonesia terlihat lebih kompromistis terhadap kepentingan Amerika Serikat dalam dinamika militer kawasan. Selain itu, keputusan menolak kehadiran kapal perang Iran dalam latihan internasional yang sebelumnya diundang juga memicu pertanyaan soal konsistensi prinsip bebas aktif. Di dalam negeri, revisi UU TNI memicu gelombang protes mahasiswa pada 2025 karena dianggap membuka ruang kembalinya peran militer di ranah sipil. Ditambah lagi, penunjukan sejumlah figur berlatar belakang militer ke jabatan strategis sipil memperkuat kekhawatiran tersebut. Kritik juga menjadi semakin kontras jika dibandingkan dengan retorika keras yang pernah disampaikan Prabowo sendiri, termasuk pernyataannya yang terkenal akan “mengejar koruptor sampai ke Antartika”. Namun dalam praktiknya, hingga lebih dari satu tahun masa jabatan, publik belum melihat gebrakan besar yang signifikan dalam pemberantasan korupsi yang benar-benar menyasar aktor-aktor besar. Di sisi lain, intensitas kunjungan luar negeri yang tinggi serta berbagai kesepakatan pertahanan bernilai besar juga menuai pertanyaan soal prioritas kebijakan terhadap kebutuhan rakyat. Kombinasi antara janji retoris yang sangat tegas dan realisasi kebijakan yang dinilai belum maksimal inilah yang membuat sebagian kalangan merasa bahwa sosok Prabowo “tidak segarang” seperti yang selama ini dibayangkan.
