Malaysia menolak keras usulan Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mengenakan pajak atau tarif bagi kapal yang melintasi Selat Malaka.
Berikut adalah poin-poin utama terkait penolakan tersebut:
Pelanggaran Hukum Internasional: Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa Selat Malaka harus tetap bebas navigasi sesuai dengan prinsip hukum internasional dan tidak bisa diputuskan secara sepihak.
Pengelolaan Bersama: Malaysia menekankan bahwa Selat Malaka dikelola bersama oleh negara-negara pesisir (Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand), sehingga segala kebijakan strategis wajib disepakati melalui konsensus ASEAN.
Bukan Milik Pribadi: Malaysia mengingatkan bahwa Selat Malaka bukan hanya milik Indonesia, melainkan jalur pelayaran internasional yang penting bagi ekonomi global.
Penolakan Internal: Selain Malaysia dan Singapura, usulan ini juga ditolak oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, yang tetap berkomitmen pada prinsip jalur perlintasan bebas di selat tersebut.
Penulis UF
